Jakarta, 20 Agustus 2026 — DPP Gema Silampari – Jakarta kembali mempertanyakan serius kinerja Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dalam menangani berbagai dugaan tindak pidana korupsi dan pungutan liar di Kota Lubuklinggau.
Kami menilai penanganan sejumlah perkara selama ini belum menunjukkan keberanian dan ketegasan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Terlebih dalam dugaan kasus pungli Dana BOSP yang mencuat dengan temuan 42 amplop berisi uang, namun penanganannya justru diarahkan kepada Inspektorat dengan alasan administratif.
Kami bertanya: ada apa dengan Kejari Lubuklinggau?
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa aparat penegak hukum tidak berani menyentuh pihak-pihak tertentu yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Kami juga meminta aparat penegak hukum membantah secara terbuka apabila tudingan atau persepsi publik tersebut tidak benar. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya tentang independensi dan keberanian Kejari Lubuklinggau.
SIKAP TEGAS DPP GEMA SILAMPARI – JAKARTA
Kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan Kejaksaan Agung RI segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Kejari Lubuklinggau.
Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan tugas, lemahnya penanganan perkara, atau persoalan integritas, maka kami mendesak Kepala Kejari Lubuklinggau dicopot dan diganti dengan pejabat yang lebih berani, profesional, dan berintegritas.
Kota Lubuklinggau membutuhkan penegak hukum yang berani melawan korupsi, bukan penegak hukum yang justru membuat masyarakat kehilangan kepercayaan..(Rilis/Fabrian Lucia)