MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN — 6 September 2026 Pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Desa Suka Raya, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dilaksanakan oleh Kelompok Tani Ngudi Tani dengan sumber anggaran dari APBN Kementerian Pertanian. Namun saat awak media meninjau langsung lokasi pekerjaan, ditemukan kondisi bangunan yang menimbulkan keraguan.
Di lokasi, terlihat jelas sebagian bangunan mengalami retak-retak, serta pengerjaan lantai yang tidak ada dan berbeda dengan standar yang seharusnya diterima. Ketidak sempurnaan fisik bangunan tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Kelompok Tani Ngudi Tani yang menyatakan seluruh pekerjaan telah selesai dengan baik dan sesuai ketentuan.
Berbeda dengan pernyataan ketua kelompok, para petani yang berada di lokasi menyampaikan hal berbeda saat dikonfirmasi. Mereka menyatakan kekhawatiran dan menunjukkan banyak hal yang dinilai kurang baik dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, serta mempertanyakan kualitas dan ketelitian pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Hal yang menjadi sorotan:
- Pekerjaan bersumber dari APBN Kementerian Pertanian, seharusnya memenuhi standar kualitas yang ditetapkan
- Ditemukan keretakan struktur serta ketidak rataan pengerjaan lantai di lokasi
- Terjadi perbedaan keterangan antara pengelola proyek dengan warga petani di lokasi
- Hasil pekerjaan dinilai belum memuaskan dan dikhawatirkan tidak berfungsi optimal untuk kepentingan pertanian
Kami meminta Dinas Pertanian Kabupaten Musi Rawas, Kementerian Pertanian selaku pemberi anggaran, serta instansi terkait untuk segera turun melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi. Perlu dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dan kelayakan hasil pembangunan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, harus segera diperbaiki sesuai spesifikasi yang berlaku agar dana negara tidak terbuang percuma dan dapat bermanfaat secara maksimal bagi masyarakat tani.
Demikian rilis ini disampaikan demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Pekerjaan pembangunan yang bersumber dari dana publik wajib dikerjakan dengan kualitas terbaik, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pihak berwenang segera merespons dan mengambil langkah yang diperlukan.( Mahmud Aljufri )